Polisi Bongkar Sindikat Pembuat Akta Cerai Palsu di OKU Timur, Janjikan Tanpa Sidang

Kasus penipuan berkedok pengurusan administrasi hukum kembali mencatatkan korban di wilayah Sumatera Selatan. Kepolisian Resor (Polres) OKU Timur berhasil meringkus seorang pelaku kejahatan yang menawarkan jalan pintas bagi masyarakat yang ingin mengurus perceraian tanpa melalui prosedur resmi di pengadilan. Pelaku memanfaatkan celah kebutuhan warga yang menginginkan proses hukum instan dengan memungut biaya jutaan rupiah, namun berujung pada penyerahan dokumen palsu yang merugikan para korbannya secara material maupun administratif.

Kejahatan ini terungkap setelah jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres OKU Timur menerima laporan dari seorang ibu rumah tangga berinisial K, warga setempat yang merasa ditipu setelah membayar sejumlah uang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, aksi kriminal ini ternyata sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir dengan menyasar sejumlah warga yang ingin berpisah dari pasangan mereka tanpa repot mengikuti persidangan di lembaga peradilan agama resmi.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjanjikan kemudahan luar biasa bagi para pencari layanan hukum yang enggan menghadapi proses sidang yang panjang. Pelaku meyakinkan para korban bahwa dokumen akta cerai dapat diterbitkan secara instan tanpa kehadiran pihak-pihak terkait di ruang sidang Pengadilan Agama. Tergiur dengan janji manis tersebut, korban pun menyetujui persyaratan finansial yang diajukan oleh pelaku demi mempermudah urusan rumah tangga mereka yang sedang bermasalah.

Untuk setiap dokumen akta cerai fiktif tersebut, pelaku mematok tarif sebesar Rp 2,5 juta. Korban yang mempercayai kredibilitas layanan ini kemudian menyerahkan uang tunai sesuai permintaan. Setelah proses pembayaran diselesaikan, pelaku menyerahkan selembar dokumen yang diklaim sebagai akta cerai sah lengkap dengan atribut verifikasi modern seperti kode batang atau barcode untuk meyakinkan korban bahwa surat tersebut asli dan tercatat di instansi berwenang.

Namun, kebohongan tersebut akhirnya terbongkar ketika korban berinisiatif untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan dokumen yang diterimanya. Saat diperiksa langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, pihak KUA menyatakan bahwa dokumen akta cerai tersebut tidak terdaftar dan dinyatakan tidak sah atau palsu. Menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan bermodus administrasi fiktif, korban segera mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan resmi agar pelaku dapat segera ditindak secara hukum.

Dari hasil pengembangan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa jumlah korban yang telah teperdaya oleh tipu muslihat pelaku tidak hanya satu orang saja. Aparat penegak hukum mencatat bahwa hingga saat ini sudah ada lebih dari lima orang warga yang melaporkan diri sebagai korban penipuan dokumen perceraian palsu tersebut. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain atau sindikat yang lebih luas di balik operalisasi pembuatan akta cerai ilegal ini.

Terkait dengan pengungkapan kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres OKU Timur, Iptu Deka Saputra, memberikan keterangan resmi kepada awak media saat menggelar konferensi pers di Mapolres OKU Timur. Dalam keterangannya, beliau mengonfirmasi jumlah laporan yang masuk dari para korban serta memaparkan durasi operasional aksi kejahatan yang telah dijalankan oleh tersangka selama ini.

"Benar, sejauh ini korban yang melapor sudah lebih dari lima orang," ujar Deka saat konferensi pers di Polres OKU Timur, Senin (9/11/2026).

Selain mengonfirmasi jumlah korban, Iptu Deka Saputra juga menambahkan keterangan mengenai durasi waktu kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku serta langkah-langkah lanjutan yang tengah ditempuh oleh penyidik kepolisian dalam mengusut tuntas jaringan penipuan dokumen negara ini secara menyeluruh.

"Dari pengakuan tersangka, dia sudah sekitar enam bulan menjalankan aksinya. Saat ini kita masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak lain," ujarnya.

Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan kepolisian guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlalu mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

"Ancaman hukumannya maksimal empat tahun," pungkas Deka.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penawaran jasa pengurusan dokumen hukum atau perceraian instan di luar prosedur resmi. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus mengimbau warga agar selalu mengurus segala bentuk administrasi kependudukan dan perceraian langsung melalui lembaga resmi seperti Pengadilan Agama guna menghindari kerugian akibat praktik penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab.