Capaian KUR Sumatera Selatan Sentuh 91,04%, Pemprov Tegaskan Komitmen Dukung Pembiayaan Produktif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan secara resmi memberikan klarifikasi serta koreksi mendalam guna meluruskan informasi yang sempat berkembang di ruang publik. Penjelasan ini dirumuskan pasca-kunjungan kerja dan rapat bersama Komisi VII DPR RI, di mana Pemprov Sumsel menegaskan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayahnya telah menembus angka yang sangat impresif, yakni mencapai 91,04 persen.

Klarifikasi komprehensif tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring Penyerapan KUR yang diselenggarakan secara strategis di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan utama sektor finansial dan perbankan. Jajaran yang hadir meliputi perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).

Berdasarkan data valid dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM serta laporan Kanwil DJPb Sumsel hingga periode November 2026, total alokasi plafon KUR yang diperuntukkan bagi Bumi Sriwijaya adalah sebesar Rp8,88 triliun. Dari target masif tersebut, realisasi penyaluran yang berhasil dicairkan kepada masyarakat telah menyentuh angka Rp8,08 triliun.

Pemerintah daerah memaparkan bahwa kemajuan ini tidak hanya berhenti pada angka nominal rupiah semata, melainkan telah sukses memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tercatat, program pembiayaan bersubsidi pemerintah ini telah berhasil menjangkau sebanyak 101.083 debitur aktif yang tersebar di berbagai sektor penggerak roda perekonomian lokal.

Menanggapi adanya asumsi atau misinterpretasi angka 2,5 persen yang sempat disorot dalam forum legislatif sebelumnya, pihak Pemprov Sumsel memberikan penjelasan mendasar. Angka 2,5 persen tersebut secara esensial bukanlah representasi tingkat kegagalan atau rendahnya serapan kuota lokal terhadap target daerah, melainkan porsi perbandingan antara volume penyaluran KUR di Sumsel jika dikomparasikan secara akumulatif terhadap total penyaluran KUR nasional secara keseluruhan.

Dalam pemaparan teknis lebih lanjut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Nana Riana, merinci bahwa sebaran pembiayaan ini didominasi oleh segmen mikro yang memegang porsi sebesar 65,78 persen dari total keseluruhan penyaluran di wilayah tersebut. Dari sudut pandang sektoral, sektor pertanian masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar dengan angka mencapai 61,44 persen.

Sementara itu, jika diklasifikasikan berdasarkan wilayah administratif kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, rekor penyaluran terbesar dipegang oleh Kabupaten Musi Banyuasin, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta kawasan perkotaan di Kota Palembang. Dari sisi lembaga penyalur keuangan perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan diri sebagai institusi penyalur dengan volume distribusi KUR terbesar di wilayah regional Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui otoritas terkait menyatakan rasa optimiskya bahwa sisa kuota yang ada dapat terserap secara maksimal menjelang akhir tahun anggaran. Sinergi lintas sektoral yang solid antara lembaga pengawas moneter, perbankan penyalur, dan pemerintah daerah terus dioptimalkan agar esensi dari pembiayaan murah ini dapat dirasakan secara nyata dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing para pelaku UMKM lokal.