Tokopedia menyediakan layanan daftar usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Unicorn ini mengklaim menjadi e-commerce pertama di Indonesia yang menghadirkan fitur itu.
Melalui layanan tersebut, penjual di Tokopedia bisa mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) di platform. “Kami menjadi e-commerce pertama yang menjalankan NIB melalui OSS ini,” kata Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia Hilmi Adrianto saat konferensi pers virtual, Selasa (28/9).
Tokopedia berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) untuk menyediakan layanan tersebut.
Sebelum menjalankan layanan tersebut, Tokopedia melakukan sejumlah uji coba. Dua pekan lalu, penjual mendapatkan notifikasi untuk pendaftaran NIB di platform. Setelahnya, pengguna bisa memanfaatkan fitur ini.
Untuk menggunakan layanan tersebut, penjual bisa masuk ke dalam dua kategori sesuai skala risiko dan usaha. Keduanya yakni Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).
Setelah masuk ke layanan pendaftaran, penjual mengisi sejumlah persyaratan, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hilimi menilai, minat UMKM dalam menggunakan layanan itu cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, ada lonjakan angka penerbitan NIB setelah Tokopedia membuat layanan perizinan usaha.
Dalam sehari, angka pendaftaran NIB bisa mencapai 14 ribu. Biasanya hanya 3 ribu – 5 ribu.
CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan, perusahaan membuat layanan izin usaha itu agar penjual di platform lebih mudah mengurus legalitas usaha. “UMKM jadi mudah mengurus perizinan tunggal hingga jaminan produk halal,” katanya.
Tokopedia telah menggaet 3,2 juta UMKM baru selama pandemi Covid-19. Total, e-commerce bernuansa hijau ini memiliki 11 juta penjual, yang hampir seluruhnya UMKM. Sebanyak 94% UMKM yang bergabung merupakan kategori ultra-mikro.
William juga mengatakan, dengan mendapatkan legalitas usaha, penjual akan mudah mendapatkan akses pembiayaan, bantuan dari pemerintah, serta perlindungan hukum.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan, pemerintah gencar memberikan bantuan bagi UMKM. “Setiap investasi yang masuk juga kami pastikan tersalurkan ke UMKM,” katanya.
Sebab, UMKM mempunyai peran yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sumbangsih sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun. Selain itu, menyerap 97% dari total tenaga kerja.
