“Proses pembangunan ini sudah maju satu tahap yakni sudah dianggarkan di APBD 2022 untuk membentuk tim kajian,” kata dia di Padang, Rabu.
Menurut dia pada 2021 proyek strategis untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan itu, tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah provinsi.
Pada akhir tahun struktural tim kajian akan terbentuk sehingga satu tahapan untuk pembangunan jalan tersebut rampung.
Usai tim kajian terbentuk dan mulai melakukan perencanaan, maka dilanjutkan dengan proses izin, setelah itu membentuk Detail Engineering Design (DED) dan mengerjakan fisik jalan.
Anggaran tim kajian, diletakkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumbar dan unsur yang masuk dalam tim kajian Jalan Kambang- Muara Labuah, adalah orang-orang yang ahli di bidangnya mulai dari akademisi konstruksi dan profesor-profesor dari beberapa perguruan tinggi di Sumbar.
Selain itu pembangunan jalan Kambang-Muara Labuh akan menjadi jalan penghubung lintas Sumbar dan Jambi maka ke depan akan memiliki dampak ekonomis karena selain menjadi jalan antar kabupaten, juga sekaligus menjadi jalan antar provinsi, Sumbar Jambi.
Ia mengatakan untuk membangun suatu daerah tidak bisa hanya satu atau dua orang saja, tetapi harus kompak dan gotong royong.
“Semua kita harus saling bekerja sama antara satu dan lainnya dalam mewujudkan Jalan Kambang-Muara Labuh. Sebagai jalan antar kabupaten dan antar provinsi maka ke depan akan memerlukan persetujuan dari Kementerian PUPR, karenanya juga memerlukan keterlibatan ninik mamak,” kata dia.
Sementara anggota Fraksi Nasdem DPRD Sumbar, Bakri Bakar mengatakan kebutuhan jalan Kambang- Muara Labuh menjadi hal yang dinanti masyarakat.
“Kita dapat menggunakan jalan sebagai jalur evakuasi masyarakat, karena Sumbar rawan bencana gempa dan Kabupaten Pesisir Selatan rawan tsunami,” ujar dia.
Berdasarkan informasi panjang jalan Kambang-Muara Labuh lebih kurang 60 kilometer dan jalan sudah diaspal lebih kurang 25 kilometer.
