Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik aliran uang sebagai pelicin pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
Penyelisikan materi ini didalami KPK lewat mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries H.B.
Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Muara Enim Indra Gani B.S. (IG) dkk dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019.
Pemeriksaan dua saksi tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang.
“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah dana yang dinikmati oleh tersangka IG dkk agar mempermudah dan memperlancar pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019,” beber Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (17/11/2021).
Baca juga: Satu Tahanan yang Kabur dari LPKA Muara Bulian Menyerahkan Diri, 23 Lainnya Masih Berkeliaran
KPK telah menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023 sebagai tersangka kasus tersebut, yakni Indra Gani B.S. (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB), dan Piardi (PR).
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan enam tersangka.
Lima orang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta, Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin M.Z. Muchtar.
Selanjutnya, Aries HB dan mantan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.
