Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR RI memanggil jajaran manajemen PT Dayamitra Telekomunikasi alias Mitratel, untuk memberikan penjelasan perusahaan mengenai aksi korporasi penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang tengah dilakukannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hal ini mengingat perusahaan merupakan anak usaha BUMN, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).
Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) ini dilakukan sejalan dengan rencana IPO perusahaan, mengingat perusahaan sejalan dengan target perusahaan untuk market leader di industri ini.
“Kementerian BUMN dalam waktu dekat memiliki rencana melakukan IPO beberapa anak usaha, salah satunya anak usaha Telkom, Mitratel, yang bergerak di bidang penyediaan infra telekomunikasi,” kata Hekal dalam pembukaan rapatnya, Rabu (10/11/2021).
“Saat ini Mitratel mengelola lebih dari 28 ribu menara telekomunikasi, keunggulan penggunaan serat optik Telkom Group yang tidak dimiliki perusahaan menara telekomunikasi mana pun,” terangnya.
Mengingat rencana IPO ini merupakan langkah strategis yang dilakukan sangat besar dengan target dana hingga maksimal Rp 25 triliun (dengan asumsi harga awal), DPR meminta pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
Untuk diketahui, harga penawaran saham Mitratel telah ditetapkan di Rp 800/saham. Penetapan ini setelah dilakukan penawaran awal (book building) yang pada 26 Oktober-4 November 2021 lalu.
Dengan demikian, dengan melepas 25.540.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 29,85% dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum, maka perusahaan akan mendapatkan dana senilai Rp 20,43 triliun.
Perusahaan bekerja sama dengan PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dari IPO ini. Selain itu juga ada HSBC, JP Morgan, dan Morgan Stanley sebagai joint global coordinator.
(tas/tas)
