Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Haris Almasyhari, angkat bicara merespons kritik Imparsial soal langkah sejumlah pimpinan dan anggota komisinya yang mengenakan seragam hijau bernuansa ‘army look’ saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemarin.
Dia berkata, kemeja berwarna hijau yang dipakai sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan Andika bukan ‘army look’.
Menurutnya, kemeja hijau tidak bisa langsung dianggap ‘army look’ karena identik juga dengan seragam partai politik tertentu.
“Seragam mana yang ‘army look’? Bukan ‘army look’. Memang kalau warna hijau pasti ‘army look’? Ya enggak lah, itu nanti seragam PKB [Partai Kebangkitan Bangsa] ‘army look’,” kata Haris kepada wartawan di rumah Andika di Senayan Residence, Town House blok A9, Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (7/11).
Ia menambahkan, seragam hijau bisa identik dengan berbagai hal, bukan hanya tentara. Politikus PKS itu berkata, seragam berwarna hijau tersebut sudah dibuat sebelum uji kelayakan dan kepatutan Andika.
“Warna hijau warna macam-macam, bukan cuma warna tentara. Itu dibuat sebelum fit and proper test,” ucapnya.
Sebelumnya, peneliti dari Imparsial, Husein Ahmad mengkritik langkah sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR mengenakan seragam berupa kemeja berwarna hijau saat melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan Andika.
Ia mengaku memang tidak ada aturan yang melarang para anggota DPR memakai baju warna hijau yang identik dengan tentara dalam uji kelayakan dan kepatutan panglima TNI. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak lazim.
“Boleh aja (pakai baju hijau army). Tapi enggak lazim di parlemen negara-negara demokrasi,” kata Husein seperti dikutip detikcom, Minggu (7/11).
Dia mengatakan bahwa baju ‘militeristik’ seperti itu cuma dipakai di negara-negara otoriter. Yaitu negara-negara yang mengadopsi militerisme.
“Biasanya Parlemen yang pakai baju yang ‘militeristik’ cuma ada di negara-negara yang otoriter atau fasis misalnya Tiongkok, Kuba dan lain sebagainya. Karena negara-negara itu mengadopsi militerisme ke dalam kehidupan bernegaranya,” ungkapnya.
Menurutnya baju hijau army itu aneh jika dipakai oleh anggota parlemen negara demokrasi. Hal ini justru bisa mengesankan bahwa anggota DPR bukan mewakili rakyat.
“Menjadi aneh kalau itu dilakukan di negara demokrasi. Dalam negara demokrasi lazimnya wakil rakyat menampilkan dirinya sebagai representasi yang diwakili (rakyat). Kalau begini kan ada kesan kalau anggota DPR bukan wakili rakyat tapi wakili kelas yang gaya berpakaiannya mereka pakai itu,” tuturnya.
(mts/wis)
