Arah Institute Dorong Kapolri Baru Tuntaskan Agenda Reformasi Polri yang Digagas Presiden Prabowo Subianto
Sumsel.co - Komjen (Pol) Suyudi Ario Seto secara resmi ditunjuk sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Lewat rangkaian fit and proper tes yang berjalan cepat serta persetujuan dari DPR RI lewat Sidang Paripurn DPR RI, Kamis 1 Oktober 2026, Komjen (Pol) Suyudi Ario Seto kini tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukkan Komjen Suyudi sebagai Kapolri baru memberikan angin segar dan harapan baru terkait dengan penuntasan agenda reformasi Polri yang selama ini mandek.
Direktur Eksekutif Arah Institute, Sunardi Panjaitan mendorong agar Kapolri baru segera menuntaskan agenda reformasi Polri yang digagas oleh Presiden Prabowo sejak tahun 2025 lalu.
Sunardi Panjaitan memaparkan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Namun hingga ini, agenda reformasi Polri tidak berjalan karena adanya penolakan dari internal Polri yang dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah agenda vital, tetapi sayangnya gagal berjalan efektif di lapangan karena adanya resistensi kuat dari internal Polri sendiri. Meskipun Presiden sudah membentuk tim reformasi, tembok penolakan di dalam tubuh kepolisian masih sangat tebal," tegas Sunardi Panjaitan dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Sunardi menilai, penuntasan reformasi ini sudah berada di titik sangat mendesak (urgent). Pasalnya, rekam jejak dan kinerja Polri sepanjang lima tahun terakhir terus menuai kritik pedas dan kemerosotan kepercayaan dari masyarakat.
"Masyarakat sudah lelah melihat pamer kekuasaan dan berbagai pelanggaran yang berulang. Dalam lima tahun terakhir, kinerja Polri sangat disorot publik. Jika Kapolri baru tidak punya keberanian menembus resistensi internal ini, maka agenda reformasi Presiden Prabowo hanya akan berakhir sebagai dokumen di atas kertas," lanjutnya.
Guna memecah kebuntuan reformasi tersebut, Sunardi mendorong Komjen Suyudi untuk membongkar kultur tertutup di tubuh kepolisian. Ia meminta Kapolri baru tidak alergi terhadap evaluasi dan berani membuka pintu selebar-lebarnya bagi lembaga pengawas eksternal.
"Penguatan kelembagaan tidak akan pernah terjadi jika Polri terus tertutup. Kapolri baru harus berani memberikan ruang bagi Kompolnas, Komnas HAM, hingga Ombudsman RI serta masyarakat untuk melakukan evaluasi yang objektif, terutama dalam mengusut tuntas pelanggaran etik dan hukum oleh oknum anggota," ujar Sunardi.
Selain penegakan disiplin dan pengawasan eksternal, dirinya juga menyoroti pentingnya pergeseran paradigma kepolisian dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan yang lebih humanis.
"Kapolri baru harus merombak total paradigma lama. Semangat 'Polisi Bersama Masyarakat’ yang diusung oleh Komjen Suyudi saat fit and proper tes di Komisi III DPR, tidak boleh berhenti di papan imbauan atau slogan seremonial. Itu harus dijadikan doktrin dan arah transformasi nyata yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi utama tugas kepolisian," pungkas Sunardi.
